Palangka Raya – Anggaran penanganan karhutla di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mendapat tambahan Rp4,8 miliar melalui APBD Perubahan 2026. Dukungan tersebut disiapkan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, mengatakan tambahan anggaran tersebut terbagi dalam dua pos. Sebanyak Rp2,8 miliar dialokasikan untuk belanja BPBD, sedangkan Rp2 miliar lainnya ditambahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Untuk penanganan karhutla dan kebencanaan lainnya, Bapak Wali Kota bersama DPRD menambah dukungan anggaran melalui APBD Perubahan. Ada sekitar Rp2,8 miliar di BPBD dan BTT ditambah Rp2 miliar,” katanya.

Tambahan tersebut dinilai diperlukan karena kebutuhan di lapangan masih cukup besar. Sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain bahan bakar minyak (BBM), personel, konsumsi, hingga berbagai keperluan operasional pemadaman.

Sebelum adanya tambahan dalam APBD Perubahan, Pemkot Palangka Raya telah menggunakan BTT sekitar Rp2,25 miliar. Penggunaan tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yakni sekitar Rp500 juta pada tahap pertama, Rp800 juta pada tahap kedua, dan Rp950 juta pada tahap ketiga.

Hendrikus menjelaskan, penggunaan BTT dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan dukungan anggaran dapat disesuaikan apabila kebutuhan penanganan mengalami peningkatan.

“Berapa pun anggaran yang diperlukan untuk penanganan, Pemkot siap memberikan dukungan sesuai kemampuan dan ketentuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Menurut Hendrikus, sebagian anggaran penanganan karhutla ditempatkan melalui belanja BPBD karena penggunaan BTT berkaitan dengan status tanggap darurat. Ketika status tersebut berakhir, penggunaan BTT untuk kebutuhan tertentu tidak dapat diteruskan.

Karena itu, anggaran melalui BPBD dibutuhkan agar dukungan terhadap penanganan maupun pemulihan tetap tersedia.

Selain menambah dukungan pembiayaan, Pemerintah Kota Palangka Raya juga memperkuat penanganan dari sisi personel. Sebanyak 20 organisasi perangkat daerah (OPD) mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu kegiatan penanganan karhutla di lapangan.

BPBD Kota Palangka Raya juga melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah mengenai keterlibatan relawan. Relawan yang belum masuk dalam Satgas Karhutla Kota akan kembali dirangkul untuk membantu penanganan.

Sementara relawan yang tidak dapat bergabung dalam satgas tingkat kota dapat dikoordinasikan untuk memperkuat penanganan pada tingkat provinsi.

Hendrikus mengatakan dukungan personel, relawan, anggaran, dan peralatan diharapkan dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk pemadaman, tetapi juga menyiapkan dukungan pada tahap pemulihan.

“Dengan seluruh kekuatan yang ada, baik personel pemerintah, relawan maupun dukungan anggaran, kami berupaya memaksimalkan pemadaman dan penanganan karhutla, sekaligus menyiapkan dukungan untuk pemulihan,” katanya.