PALANGKARAYA, Jendela Kalteng. Com//
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode, Dr. Agustin Teras Narang, S.H., mendesak Presiden Republik Indonesia mengambil langkah luar biasa untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional menyusul dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi udara, lingkungan, dan perekonomian.
Desakan tersebut disampaikan Teras Narang saat dihubungi Jendela Kalteng.Com. Jumat (16/10/2026) Menurut dia, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan melalui pendekatan rutin apabila situasi di lapangan telah menimbulkan gangguan serius terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah pusat dinilai perlu mengambil langkah terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait.
“Pendekatan normal tak bisa dipakai dalam kondisi yang tidak normal ini,” tegas Teras Narang.
Ia menilai, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan karhutla. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap paparan asap. Karena itu, perlindungan kesehatan dan akses terhadap layanan medis perlu menjadi bagian penting dari penanganan darurat.
Dampak karhutla juga dapat meluas ke sektor pendidikan. Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan belajar-mengajar tatap muka berpotensi terganggu sehingga pembelajaran daring dapat menjadi salah satu alternatif sesuai kondisi dan kebijakan pemerintah setempat. Di sektor transportasi, kabut asap berisiko mengganggu jadwal penerbangan apabila jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.
Selain kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat turut menghadapi tekanan. Gangguan mobilitas, menurunnya aktivitas perdagangan, serta terbatasnya kegiatan masyarakat di luar ruangan dapat memengaruhi pendapatan warga. Kondisi tersebut menuntut langkah penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan aktivitas sosial-ekonomi.
Teras Narang juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dugaan keterlibatan korporasi, menurut desakan tersebut, perlu ditangani secara serius melalui penyelidikan dan proses hukum yang transparan. Penindakan harus didasarkan pada bukti serta berlaku adil terhadap setiap pihak yang bertanggung jawab.
Desakan penetapan status bencana nasional tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, dukungan sumber daya yang memadai, serta langkah pencegahan yang berkelanjutan. Namun, penetapan status bencana nasional tetap memerlukan penilaian terhadap skala dampak, kapasitas penanganan daerah, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah diharapkan memastikan respons yang sepadan dengan tingkat ancaman yang dihadapi masyarakat.
Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Di tengah ancaman kabut asap dan dampak karhutla yang dikhawatirkan semakin meluas, pemerintah pusat dan daerah dituntut memperkuat langkah penanggulangan, menjamin perlindungan masyarakat, serta menindak tegas pelaku pembakaran berdasarkan hukum. Pertanyaan mengenai penetapan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional pun perlu dijawab melalui evaluasi menyeluruh yang mengutamakan keselamatan dan kepentingan publik.
Tinggalkan Balasan