Jakarta, Jendela Kalteng. Com//
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahap kedua. Dengan penyaluran tersebut, total bantuan yang dikucurkan mencapai Rp1,235 triliun untuk memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menjelaskan penyaluran anggaran itu dalam konferensi pers di Istana Negara, Kamis (22/10/2026), seusai Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk tujuh provinsi yang mengalami dampak karhutla paling parah, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Selain pemerintah provinsi, bantuan juga menjangkau 35 pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak. Penyaluran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran sekaligus menangani dampak yang dirasakan masyarakat.
Perlindungan warga menjadi salah satu prioritas utama penggunaan anggaran. Pemerintah mengarahkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk penyediaan fasilitas pemulihan kesehatan berupa rumah oksigen serta pengobatan bagi penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Di sektor operasional, anggaran digunakan untuk pengadaan sarana pemadaman, antara lain pompa air, selang, tangki, alat suntik gambut, dan pembangunan sumur bor. Peralatan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat penanganan api, terutama di kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki karakteristik lahan gambut.
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk mendukung mobilisasi sekitar 71.000 personel gabungan yang bertugas melalui operasi darat dan udara. Dukungan operasional ini mencakup kebutuhan logistik bagi regu pemadam yang bekerja di lapangan.
Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat, kesiapan personel, serta ketersediaan peralatan dan logistik. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar bantuan dapat digunakan secara efektif.
Penyaluran tahap kedua ini diharapkan memperkuat upaya penanganan karhutla di tujuh provinsi terdampak. Namun, efektivitas penggunaan anggaran tetap bergantung pada ketepatan sasaran, kecepatan distribusi, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Tinggalkan Balasan