Jakarta, Jendela Kalteng. Com//

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI melelang barang sitaan berupa sekitar 171 ribu ton batu bara yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset yang dikaitkan dengan tersangka Samin Tan tersebut memiliki nilai limit lelang mencapai Rp263,08 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa objek lelang mencakup batu bara yang tersimpan di tempat penimbunan atau stockpile Jetty PT AC serta batu bara yang berada di atas 15 kapal tongkang. Total estimasi batu bara yang ditawarkan mencapai 171.107 metrik ton (MT).

Baca Juga:Pemerintah Kucurkan Rp1,235 Triliun untuk Penanganan Karhutla di Tujuh Provinsi

Seluruh objek lelang tersebut berada di kawasan Jetty PT AC, Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Lelang dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan aset sitaan dalam proses hukum perkara dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT.

Kejagung menetapkan nilai limit lelang sebesar Rp263.080.879.000, dengan uang jaminan penawaran yang diwajibkan mencapai Rp130 miliar. Seluruh komoditas batu bara tersebut dilelang dalam satu lot, sehingga calon peserta harus mengikuti ketentuan penawaran dan persyaratan yang telah ditetapkan panitia lelang.

Pelaksanaan lelang mengacu pada Surat Pengumuman Lelang Nomor B-2822/BPA.2/BPApm.1/10/2026 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya. Penyitaan aset tersebut didasarkan pada Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 43/Pid.B.Sita/2026/PN Bnt tertanggal 30 April 2026.

Proses lelang dilakukan secara elektronik melalui mekanisme penawaran terbuka atau open bidding tanpa kehadiran fisik peserta. Penawaran dilaksanakan melalui portal resmi lelang pemerintah, dengan batas akhir pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB. Calon peserta diwajibkan memiliki akun terverifikasi dan menyetorkan uang jaminan sesuai ketentuan.

Selain memenuhi persyaratan administrasi dan pembayaran uang jaminan, peserta wajib mengunggah dokumen yang diperlukan serta menjalani proses verifikasi paling lambat tiga hari kerja sebelum lelang. Panitia juga menjadwalkan sesi penjelasan atau aanwijzing pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 09.00–12.00 WIB di PT Artha Contractors, Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Barito Selatan.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan tersebut. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan yang tetap berlangsung setelah izin perusahaan dicabut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya menyampaikan bahwa PT AKT beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), tetapi izinnya telah dicabut pada 2017. Meski demikian, perusahaan tersebut diduga masih melakukan penambangan dan penjualan batu bara secara tidak sah hingga 2025, termasuk dengan memanfaatkan perizinan yang tidak sah dan dugaan kerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Dalam perkara tersebut, dugaan penyimpangan aktivitas pertambangan disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp17,7 triliun. Nilai tersebut jauh melampaui nilai limit lelang batu bara yang mencapai Rp263,08 miliar. Proses hukum terhadap perkara ini masih menjadi bagian penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi sektor pertambangan, sedangkan penetapan tersangka tidak menghapus asas praduga tak bersalah.